Presiden Rusia Vladimir Putin kembali mengeluarkan pernyataan keras terkait syarat penghentian perang di Ukraina. Pemimpin Kremlin ini menegaskan bahwa operasi militer Rusia tidak akan berhenti sebelum Kyiv menarik pasukannya dari seluruh wilayah yang di kuasai Moskow.
Putin menyampaikan ultimatum tersebut saat menghadiri konferensi pers di Bishkek, Kirgistan, pada Kamis 28 November 2025. Pernyataan ini semakin memperumit upaya perdamaian yang tengah di galang oleh Amerika Serikat di bawah kepemimpinan Presiden Donald Trump.
Ultimatum dari Kirgistan
Putin berbicara tegas di hadapan wartawan setelah menghadiri KTT Organisasi Perjanjian Keamanan Kolektif. Presiden Rusia menyatakan bahwa Moskow siap menghentikan operasi tempur dengan satu syarat mutlak.
“Jika pasukan Ukraina meninggalkan wilayah-wilayah yang mereka kuasai, maka kami akan menghentikan operasi tempur,” kata Putin dalam konferensi persnya.
Namun demikian, Putin juga memberikan ancaman bila Kyiv menolak syarat tersebut. Pemimpin Kremlin memperingatkan bahwa Rusia akan terus menggunakan kekuatan militer untuk mencapai tujuannya.
“Jika tidak, kami akan mencapainya dengan cara-cara militer,” tegas Putin.
Pernyataan tersebut menjadi pengulangan sikap keras Moskow yang konsisten sejak awal invasi pada Februari 2022. Putin menuntut Ukraina untuk menarik diri dari empat wilayah yang di klaim Rusia sebagai bagian dari federasinya.
Wilayah Sengketa Jadi Hambatan Utama
Rusia saat ini menguasai sekitar seperlima atau 19 persen wilayah Ukraina. Angka tersebut setara dengan 115.500 kilometer persegi dari total luas negara bekas Soviet itu. Moskow mengincar penguasaan penuh atas empat wilayah yang di aneksasi secara sepihak pada 2022.
Keempat wilayah tersebut meliputi Donetsk, Luhansk, Kherson, dan Zaporizhzhia. Meskipun mengklaim wilayah-wilayah ini sebagai bagian dari Rusia, pasukan Moskow belum menguasai sepenuhnya keempat oblast tersebut.
Selain itu, Krimea yang di aneksasi pada 2014 juga menjadi bagian dari tuntutan Rusia. Ukraina dan sebagian besar komunitas internasional tidak mengakui aneksasi ini sebagai sah secara hukum.
Data dari Institute for the Study of War menunjukkan bahwa pasukan Rusia merebut rata-rata 467 kilometer persegi wilayah setiap bulan sepanjang 2025. Pencapaian ini meningkat di bandingkan tahun sebelumnya dan menunjukkan momentum yang menguntungkan Moskow di medan perang.
Zelensky Tolak Mentah-mentah
Kepala Staf Kepresidenan Ukraina Andriy Yermak langsung merespons pernyataan Putin. Yermak menegaskan bahwa Presiden Volodymyr Zelensky tidak akan pernah menyerahkan sejengkal pun wilayah negaranya.
“Selama Zelensky masih menjadi presiden, tidak seorang pun boleh berharap kami menyerahkan wilayah. Ia tidak akan menandatangani perjanjian yang melepas wilayah,” kata Yermak dalam wawancara dengan The Atlantic.
Yermak menambahkan bahwa satu-satunya hal realistis yang bisa di bahas saat ini hanyalah penetapan garis kontak di sepanjang garis depan pertempuran. Garis tersebut membentang sepanjang sekitar 1.100 kilometer dari utara ke selatan.
Zelensky sendiri telah berulang kali menyatakan pendirian tegasnya terkait isu wilayah. Presiden Ukraina merujuk pada konstitusi negaranya yang melarang pemberian konsesi teritorial.
“Jawaban terkait isu teritori Ukraina sudah di jawab di Konstitusi Ukraina. Tidak akan ada yang melenceng dari hal ini,” tegas Zelensky sebelumnya.
Proposal Perdamaian 28 Poin
Pernyataan Putin muncul di tengah upaya Amerika Serikat mendorong resolusi konflik yang telah berlangsung hampir empat tahun. Pemerintahan Trump telah menyusun proposal perdamaian yang berisi 28 poin sebagai kerangka penyelesaian.
Proposal tersebut di susun oleh utusan khusus Steve Witkoff dengan masukan dari Menteri Luar Negeri Marco Rubio dan Jared Kushner. Dokumen ini mensyaratkan konsesi signifikan dari kedua belah pihak.
Dalam proposal tersebut, Ukraina di minta menyerahkan sebagian wilayah timurnya kepada Rusia. Kyiv juga harus membatasi jumlah tentaranya hingga maksimal 600.000 personel dan berjanji tidak bergabung dengan NATO.
Sebagai kompensasi, Rusia akan kembali di terima di kelompok G8 dan mendapat pelonggaran sanksi ekonomi. Moskow juga harus memberikan jaminan tidak akan menginvasi lagi di masa depan.
Putin menyambut baik garis besar rencana perdamaian tersebut. Pemimpin Kremlin menyebut proposal itu dapat menjadi dasar untuk penyelesaian akhir konflik.
“Secara keseluruhan, kami sepakat bahwa rencana ini dapat menjadi dasar bagi perjanjian di masa mendatang,” ujar Putin.
Zelensky Menolak Proposal AS
Meskipun Putin merespons positif, Zelensky justru menolak proposal perdamaian usulan AS tersebut. Presiden Ukraina menyebut ketentuan dalam dokumen itu memberikan pilihan yang sangat sulit bagi negaranya.
Zelensky menilai proposal tersebut menempatkan Ukraina pada dilema antara menjaga martabat atau kehilangan dukungan dari sekutu utamanya. Pemimpin Ukraina ini berjanji akan menyiapkan alternatif untuk rencana perdamaian tersebut.
“Ini adalah salah satu momen paling sulit dalam sejarah kami,” kata Zelensky dalam pidatonya.
Trump merespons penolakan Zelensky dengan nada kesal. Presiden AS menuding Kyiv tidak sungguh-sungguh menginginkan akhir perang dan menyebut Zelensky bisa saja terus berperang mati-matian bila menolak rencana damai itu.
Trump bahkan memberikan batas waktu hingga 27 November untuk Zelensky menyetujui proposal tersebut. Namun demikian, tenggat waktu itu berlalu tanpa kesepakatan yang di capai.
Negosiasi Jenewa dan Revisi Proposal
Setelah mendapat kritik keras dari Kyiv dan sekutu-sekutu Eropa, Amerika Serikat merevisi proposal perdamaiannya. Negosiasi intensif berlangsung di Jenewa pada 23-24 November 2025 antara delegasi AS dan Ukraina.
Versi awal yang berisi 28 poin kemudian di pangkas menjadi 19-22 poin dalam revisi terbaru. Amerika Serikat juga setuju bahwa penghentian permusuhan harus menjunjung tinggi kedaulatan Ukraina.
Putin mengaku telah melihat rancangan terbaru yang lebih ringkas tersebut. Presiden Rusia menganggap dokumen itu bisa menjadi titik awal perundingan meski masih memerlukan pembahasan serius.
Utusan AS Steve Witkoff di jadwalkan mengunjungi Moskow pekan depan untuk membahas dokumen revisi tersebut. Sementara itu, Menteri Angkatan Darat AS Dan Driscoll juga akan bertemu pejabat Ukraina.
Eropa Menolak Konsesi Wilayah
Negara-negara Eropa yang tidak di libatkan dalam penyusunan proposal AS memberikan penolakan keras. Sekutu-sekutu Ukraina di Eropa menilai ketentuan yang mewajibkan Kyiv menyerahkan wilayah sama saja dengan penyerahan diri.
Menteri Luar Negeri Inggris Yvette Cooper menegaskan dukungan negaranya untuk perdamaian yang adil dan abadi di Ukraina. Cooper menyatakan bahwa Ukraina harus menentukan masa depannya sendiri.
“Kita harus mengamankan gencatan senjata sepenuhnya dan ruang untuk negosiasi yang bermakna. Ukraina harus menentukan masa depannya,” kata Cooper.
Presiden Komisi Eropa Ursula von der Leyen juga menyuarakan posisi serupa. Von der Leyen menegaskan bahwa perbatasan internasional tidak dapat di ubah dengan paksa.
Inggris, Prancis, dan Jerman yang di kenal sebagai kekuatan E3 Eropa bahkan merilis proposal alternatif. Rancangan mereka mengusulkan kebebasan bagi Ukraina untuk bergabung dengan NATO berdasarkan kesepakatan dalam aliansi tersebut.
Pokrovsk Jadi Medan Pertempuran Kunci
Di medan perang, pertempuran sengit terus berkecamuk di sekitar Pokrovsk, kota strategis di wilayah Donetsk. Putin mengklaim bahwa pasukannya telah mengepung kota yang di juluki gerbang menuju Donetsk ini.
“Krasnoarmeysk dan Dimitrov sepenuhnya di kepung,” kata Putin, menggunakan nama Rusia untuk Pokrovsk dan Myrnohrad.
Putin mengklaim bahwa 70 persen wilayah Pokrovsk berada di bawah kendali pasukan Rusia. Moskow memandang kota berpenduduk lebih dari 60.000 jiwa ini sebagai target strategis utama.
Menguasai Pokrovsk akan memberikan Rusia platform untuk melancarkan serangan lebih lanjut ke utara. Kota-kota Kramatorsk dan Sloviansk, dua kota besar terakhir yang di kuasai Ukraina di Donetsk, akan menjadi sasaran berikutnya.
Ukraina Bantah Klaim Pengepungan
Panglima Tertinggi Ukraina Oleksandr Syrskyi menyajikan gambaran yang bertentangan dengan klaim Putin. Melalui media sosial, Syrskyi menyatakan bahwa pasukannya berhasil memblokir upaya serangan baru Rusia.
“Perlawanan Ukraina sangat kuat sehingga Rusia terpaksa membawa pasukan cadangan ke daerah tersebut,” ujar Syrskyi.
Peta dari kedua pihak menunjukkan klaim yang saling bertentangan. Rusia menampilkan Pokrovsk di bawah kendali Moskow, sementara Ukraina menunjukkan kota tersebut sebagai zona abu-abu.
Kondisi humaniter di Pokrovsk semakin parah. Sebagian besar warga telah di evakuasi, seluruh anak-anak di pindahkan, dan hanya segelintir warga sipil bertahan di antara reruntuhan bangunan.
Korban Perang Terus Bertambah
Invasi Rusia ke Ukraina yang dimulai Februari 2022 telah memicu konflik terburuk di Eropa sejak Perang Dunia II. Perang ini menewaskan ratusan ribu orang dan memaksa jutaan warga mengungsi.
Data dari BBC News Russian dan Mediazona menunjukkan bahwa hingga Oktober 2025, sebanyak 135.100 tentara Rusia dilaporkan tewas. Dari jumlah tersebut, 38.200 adalah relawan, 18.450 narapidana yang direkrut, dan 15.200 tentara hasil mobilisasi.
Di pihak Ukraina, Presiden Zelensky mengungkapkan bahwa 43.000 tentara negaranya telah gugur dan 370.000 lainnya terluka. Angka korban sipil juga signifikan dengan setidaknya 12.162 warga tewas dan 26.919 luka-luka.
Estimasi total korban dari kedua pihak diperkirakan mencapai lebih dari satu juta orang. Angka ini mencakup yang tewas dan terluka selama hampir empat tahun konflik.
Keterlibatan Korea Utara
Situasi di medan perang semakin kompleks dengan keterlibatan pasukan Korea Utara. Kementerian Pertahanan Inggris memperkirakan lebih dari 6.000 tentara Korea Utara tewas atau cedera saat bertempur di wilayah Kursk.
“Total korban tersebut melampaui setengah dari sekitar 11.000 tentara DPRK yang dikirim sebelumnya ke wilayah Kursk,” kata Kementerian Pertahanan Inggris.
Rusia pada April 2025 mengonfirmasi untuk pertama kalinya bahwa pasukan Korea Utara bertempur bersama militernya. Pyongyang dan Moskow telah menandatangani pakta pertahanan bersama yang dipandang sebagai kebangkitan perjanjian era Perang Dingin.
Sekretaris Jenderal NATO Mark Rutte menyebut pengerahan pasukan Korea Utara sebagai eskalasi signifikan dan tanda keputusasaan Putin. Rutte mencatat bahwa lebih dari 600.000 tentara Rusia telah tewas atau terluka dalam perang ini.
Prospek Perdamaian Masih Gelap
Meskipun negosiasi terus berlangsung, prospek perdamaian dalam waktu dekat masih suram. Kedua pihak mempertahankan posisi yang sulit dikompromikan terkait isu wilayah.
Putin menuntut Ukraina membatalkan ambisi bergabung dengan NATO dan menarik pasukan dari empat wilayah yang diklaim Rusia. Zelensky menolak keras konsesi wilayah dan menganggapnya sebagai bentuk kapitulasi.
Isu jaminan keamanan juga menjadi hambatan besar. Ukraina menuntut jaminan dari Barat untuk mencegah invasi Rusia di masa depan. Namun proposal AS tidak memberikan kehadiran pasukan penjaga perdamaian yang diinginkan Kyiv.
Trump menyatakan ada kemajuan luar biasa dalam pekan terakhir terkait proposal perdamaiannya. Presiden AS berharap dapat segera bertemu dengan Putin dan Zelensky ketika kesepakatan sudah final atau dalam tahap akhir.
Baca Berita Dunia Lainnya : MERIAH4D
Pertaruhan Diplomasi Global
Perang Ukraina telah menjadi ujian terbesar bagi diplomasi global dalam beberapa dekade terakhir. Konflik ini mempertemukan kepentingan besar kekuatan dunia dalam pertaruhan geopolitik yang rumit.
Amerika Serikat di bawah Trump mengambil pendekatan berbeda dari pendahulunya Joe Biden. Trump lebih fokus pada pencapaian kesepakatan cepat ketimbang dukungan militer tanpa batas untuk Ukraina.
Eropa menghadapi dilema antara mendukung sekutu dan menjaga stabilitas keamanan benua. Negara-negara Uni Eropa meningkatkan anggaran pertahanan dan mempertimbangkan komitmen jangka panjang untuk Ukraina.
Sementara itu, Putin terus memainkan kartu waktu dan kelelahan Barat. Kremlin menghitung bahwa semakin lama perang berlangsung, semakin besar peluang Rusia mendapatkan kesepakatan yang menguntungkan.
Dampak Ekonomi Berkepanjangan
Perang juga memberikan dampak ekonomi signifikan bagi kedua negara dan dunia. Ukraina mengalami kontraksi PDB sebesar 29,1 persen pada 2022, meskipun mulai pulih pada tahun-tahun berikutnya.
Ekonomi Rusia menyusut 2,1 persen pada 2022 akibat sanksi internasional. Anggaran pertahanan Kremlin kini mencapai 8 persen dari PDB atau 40 persen dari total belanja negara.
Sanksi dari AS, Eropa, dan negara-negara lain berdampak berat pada sektor manufaktur dan perdagangan Rusia. Meskipun demikian, Moskow berhasil mengalihkan ekspor energi ke pasar Asia, khususnya Tiongkok dan India.
Harga energi global bergejolak akibat gangguan pasokan dari Rusia. Negara-negara Eropa terpaksa mencari sumber energi alternatif dan mempercepat transisi ke energi terbarukan.
Masa Depan Masih Tak Pasti
Dengan sikap keras dari kedua pihak, penyelesaian konflik dalam waktu dekat tampak sulit tercapai. Putin jelas tidak akan mundur dari tuntutan wilayah, sementara Zelensky menolak konsesi yang dianggap mengkhianati rakyatnya.
Faktor kunci dalam perkembangan selanjutnya adalah peran Amerika Serikat. Kebijakan Trump akan sangat menentukan arah konflik, apakah menuju kesepakatan atau eskalasi lebih lanjut.
Satu hal yang pasti, rakyat Ukraina terus membayar harga tertinggi dalam konflik ini. Setiap hari berlalu, korban bertambah dan kehancuran meluas di tanah yang dulunya damai.
Dunia menantikan terobosan diplomatik yang tampaknya masih jauh dari jangkauan. Sementara itu, meriam terus menggelegar dan drone terus terbang di langit Ukraina, menandai perang yang belum menunjukkan tanda-tanda berakhir.
Strategi Militer Rusia yang Berubah
Pasukan Rusia menerapkan strategi baru dalam ofensif mereka di Ukraina timur. Alih-alih serangan frontal yang memakan korban besar, Moskow kini menggunakan taktik penjepit untuk mengepung posisi Ukraina.
Unit-unit kecil yang sangat mobile dan drone dikerahkan untuk mengganggu pasokan logistik. Taktik ini bertujuan menebar kekacauan di belakang garis pertahanan musuh sebelum pasukan utama bergerak maju.
Perubahan strategi ini terlihat jelas dalam pertempuran di Pokrovsk dan Kupiansk. Rusia memilih gerakan mengapit ketimbang serangan langsung ke pusat kota yang biasanya berbiaya tinggi.
Data dari proyek Ukrainian Deep State menunjukkan bahwa Rusia telah menguasai lebih dari 3.400 kilometer persegi wilayah sepanjang 2025. Pencapaian ini menjadikan tahun ini sebagai periode kemajuan tercepat bagi Moskow sejak bulan-bulan awal invasi.
Pertahanan Ukraina yang Gigih
Meskipun menghadapi tekanan besar, pasukan Ukraina terus menunjukkan perlawanan yang gigih. Kyiv mengandalkan kombinasi drone FPV bunuh diri, perang elektronik canggih, dan serangan presisi untuk menahan laju Rusia.
Staf Umum Angkatan Bersenjata Ukraina melaporkan keberhasilan menangkis puluhan serangan setiap hari di berbagai sektor. Pasukan pertahanan juga berhasil menghancurkan ratusan unit peralatan militer Rusia setiap bulannya.
Ukraina aktif melancarkan serangan ke infrastruktur energi dan militer Rusia. Serangan drone ke pangkalan udara, kilang minyak, dan pembangkit listrik menjadi bagian dari strategi untuk melemahkan kemampuan perang Moskow.
Pada awal November 2025, Ukraina berhasil menghancurkan ribuan drone dan kepala rudal di pangkalan Shahed Rusia di Donetsk. Serangan ini diperkirakan menurunkan kemampuan serangan drone Rusia hingga 50 persen.
Dukungan Internasional untuk Kyiv
Negara-negara Barat terus memberikan dukungan militer dan ekonomi untuk Ukraina. Bantuan persenjataan senilai lebih dari 200 miliar dolar AS telah mengalir ke Kyiv dalam tiga tahun terakhir.
Uni Eropa mempertimbangkan rencana reparasi senilai 164 miliar dolar menggunakan aset Rusia yang dibekukan. Dana tersebut akan digunakan untuk membeli persenjataan Eropa dan membangun kembali infrastruktur yang hancur.
Proposal perdamaian AS menyebutkan bahwa 100 miliar dolar dari aset Rusia yang dibekukan plus 100 miliar dolar dari Eropa akan digunakan untuk rekonstruksi Ukraina. Amerika Serikat akan menerima 50 persen keuntungan dari usaha pembangunan kembali tersebut.
Bantuan internasional menjadi lifeline bagi Ukraina dalam mempertahankan kemampuan tempurnya. Tanpa dukungan ini, Kyiv kemungkinan tidak mampu bertahan menghadapi kekuatan militer Rusia yang jauh lebih besar.
Tantangan Domestik Ukraina
Selain tekanan di medan perang, Ukraina juga menghadapi tantangan internal yang signifikan. Skandal korupsi mengguncang pemerintahan Zelensky dan mengundang kritik dari dalam dan luar negeri.
Parlemen Ukraina memecat dua menteri kabinet pada November 2025 menyusul penyelidikan korupsi. Biro Antikorupsi Nasional juga menyelidiki dugaan suap di perusahaan nuklir negara Energoatom.
Masalah mobilisasi pasukan menjadi tantangan lain yang dihadapi Kyiv. Ukraina kesulitan mengganti korban di garis depan dengan rekrutan baru yang terlatih dan siap tempur.
Zelensky terus berupaya menjaga moral rakyat dan militer di tengah perang yang berkepanjangan. Presiden Ukraina rutin mengunjungi garis depan untuk menyemangati pasukan yang bertarung mempertahankan tanah air.
Perhitungan Geopolitik Kremlin
Putin menghitung bahwa waktu berada di pihak Rusia dalam konflik ini. Kremlin bertaruh bahwa kelelahan Barat dan perubahan politik di negara-negara sekutu Ukraina akan menguntungkan Moskow dalam jangka panjang.
Rusia juga mengandalkan hubungan dengan Tiongkok, India, dan negara-negara Global South untuk mengurangi dampak sanksi. Perdagangan energi dengan Asia membantu Moskow mempertahankan pendapatan meskipun terputus dari pasar Barat.
Keterlibatan Korea Utara dan Iran dalam mendukung upaya perang Rusia menunjukkan konsolidasi blok anti-Barat. Pyongyang menyediakan pasukan dan amunisi, sementara Teheran memasok drone yang menjadi andalan serangan Rusia.
Putin juga memanfaatkan kembalinya Trump ke Gedung Putih sebagai peluang diplomatik. Presiden Rusia berharap dapat mencapai kesepakatan yang lebih menguntungkan dibandingkan dengan pemerintahan Biden sebelumnya.
Pertaruhan geopolitik ini membuat konflik Ukraina menjadi lebih dari sekadar perang bilateral. Hasil akhirnya akan menentukan tatanan keamanan Eropa dan hubungan kekuatan global untuk dekade mendatang.